SURABAYA, Areajatim.com – Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi DPRD Jawa Timur untuk kembali menegaskan pentingnya menerjemahkan semangat kemerdekaan ke dalam pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim, para Konsul Jenderal negara sahabat, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Persidangan dimulai sekitar pukul 08.29 WIB dengan agenda utama menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Musyafak menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup diperingati melalui seremoni. Kemerdekaan, menurutnya, merupakan amanat sejarah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kemerdekaan ini bukanlah hadiah, melainkan amanat sejarah yang lahir dari keteguhan tekad serta pengorbanan tanpa batas para pahlawan kita. Penghormatan sejati kepada para pahlawan diwujudkan melalui kerja-kerja nyata, pembangunan yang berdampak langsung pada kemaslahatan seluruh rakyat,” tegas Musyafak.
Jawa Timur Punya Peran Strategis
Mengacu pada tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Musyafak menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam menopang agenda pembangunan nasional.
Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya yang dinilai dapat menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan nasional.
Karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah dinilai perlu terus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta agenda pembangunan nasional.
“Jawa Timur memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, sehingga arah kebijakan daerah harus terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Musyafak, semangat kemerdekaan seharusnya tercermin dalam kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, sekaligus menciptakan ruang pembangunan yang lebih inklusif.
Pelajar Diajak Langsung Untuk Melihat Sidang Paripurna
Ada hal berbeda dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa tahun ini. DPRD Jawa Timur turut mengundang puluhan pelajar SMA dari berbagai daerah untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan.
Kehadiran para pelajar tersebut bukan sekadar pelengkap agenda. Mereka ditempatkan sebagai simbol keberlanjutan perjuangan bangsa sekaligus generasi yang kelak memegang estafet kepemimpinan Indonesia.
Musyafak menyebut keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam memperkenalkan proses demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kepada calon penerus bangsa.
“Kehadiran para calon penerus kepemimpinan nasional di tengah-tengah kita saat ini menjadi simbol penting dari estafet perjuangan bangsa. Mengingat dalam satu hingga dua dekade mendatang, di pundak merekalah arah dan masa depan Indonesia ditentukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” kata Musyafak.
DPRD Jatim Lanjutkan Agenda Legislasi
Usai Rapat Paripurna Istimewa pada pagi hari, DPRD Jawa Timur kembali melanjutkan agenda legislasi pada pukul 13.00 WIB.
Salah satu agenda yang dibahas yakni penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, DPRD Jatim juga mengagendakan rapat paripurna internal untuk membahas Raperda Obat Bahan Alam serta Raperda Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ruang refleksi sejarah, tetapi juga beriringan dengan kerja-kerja kelembagaan dalam menentukan arah kebijakan Jawa Timur.
DPRD Jawa Timur berharap semangat yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden dapat menjadi pijakan dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional.
Pada akhirnya, makna kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada peringatan setiap Agustus, melainkan hadir dalam bentuk kebijakan dan pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
