SURABAYA, Areajatim.com – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari KOPRI PKC PMII Jawa Timur.
Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah, terutama Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso sejak Minggu (6/9/2026). Masyarakat bahkan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, khususnya Pertalite.
Pertamina sebelumnya menyebut gangguan distribusi menjadi salah satu penyebab. Kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, membuat perjalanan mobil tangki menuju Situbondo dan Bondowoso mengalami keterlambatan.
Waktu tempuh yang biasanya sekitar 8–10 jam disebut meningkat menjadi 15–23 jam. Kondisi tersebut berdampak terhadap pasokan BBM di sejumlah wilayah Tapal Kuda.
KOPRI PKC PMII Jawa Timur menilai persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan alasan keterlambatan distribusi atau meningkatnya permintaan masyarakat.
Ketua KOPRI PKC PMII Jawa Timur, Kholisatul Hasanah atau Sahabat Lisa, meminta pemerintah dan Pertamina menjelaskan kesiapan sistem distribusi ketika jalur utama mengalami gangguan.
“Kalau persoalannya memang gangguan distribusi akibat kemacetan di Ketapang, pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan sejauh mana skema mitigasi yang disiapkan ketika jalur utama terganggu,” tegas Lisa.
Menurutnya, pemerintah perlu membedakan antara stok BBM yang tersedia dengan akses masyarakat terhadap BBM.
Sebab, stok yang dinyatakan aman tidak banyak berarti jika masyarakat tetap harus mengantre berjam-jam atau berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
“Jangan hanya mengatakan stok aman. Yang harus dipastikan adalah BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat,” ujarnya.
KOPRI juga meminta pengawasan terhadap BBM bersubsidi diperketat. Penimbunan, pelangsiran, penyalahgunaan QR Code, pembelian berulang yang tidak sesuai ketentuan hingga praktik lainnya harus ditindak jika ditemukan.
Kondisi antrean panjang, kata Lisa, juga berpotensi memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat kecil. Pengemudi ojek daring, pedagang, pekerja harian, petani, nelayan hingga pelaku UMKM membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas mereka.
“Ketika mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean, pendapatan mereka ikut terdampak. Pemerintah harus menghitung kerugian sosial dan ekonomi dari persoalan ini,” katanya.
KOPRI turut meminta pemerintah dan Pertamina tidak menjadikan panic buying sebagai satu-satunya alasan terjadinya antrean.
Menurut mereka, kepanikan masyarakat juga dapat muncul akibat informasi mengenai pasokan yang tidak jelas. Karena itu, informasi terkait stok, distribusi, kondisi SPBU dan jadwal pasokan berikutnya perlu disampaikan secara terbuka.
KOPRI Desak Evaluasi Distribusi BBM
KOPRI PKC PMII Jawa Timur mendesak pemerintah, Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil sejumlah langkah.
Di antaranya memastikan distribusi BBM merata, membuka informasi stok dan distribusi kepada publik, menyiapkan jalur alternatif ketika jalur utama terganggu, serta mengevaluasi sistem distribusi BBM di wilayah Tapal Kuda.
Pengawasan terhadap SPBU juga diminta diperketat untuk memastikan kesesuaian antara BBM yang dikirim, stok yang tersedia dan volume yang disalurkan kepada masyarakat.
“Kalau hari ini alasan yang digunakan adalah gangguan distribusi, maka pastikan ada pembenahan sistem agar gangguan yang sama tidak kembali membuat masyarakat menjadi korban. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan,” pungkas Lisa.
KOPRI menegaskan persoalan tersebut tidak boleh berhenti ketika antrean mulai berkurang. Pemerintah dinilai perlu menjadikan kejadian ini sebagai evaluasi serius agar gangguan distribusi tidak kembali membebani masyarakat.
BBM bukan sekadar komoditas. Bagi masyarakat, BBM adalah bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, stok yang aman harus dibuktikan dengan BBM yang benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat.
