SUMENEP, Areajatim.com – Ribuan warga Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, membuktikan bahwa pelestarian budaya tidak harus selalu menunggu uluran tangan penguasa. Pada Selasa (8/9/2026), sekitar 4.000 warga sukses menggelar tradisi Rokat Bhumi secara swadaya, mengandalkan murni kekuatan gotong royong.
Kemeriahan tradisi yang memadukan ritus keagamaan dan budaya ini diwarnai pawai ribuan obor, pembacaan Burdah, lantunan Sholawat Qiyam, hingga atraksi musik tradisional Tong-Tong Lendhu Sagara. Namun, di balik kemegahan inisiatif akar rumput tersebut, absennya peran nyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memicu sorotan tajam.
Masyarakat menilai, pemerintah daerah masih terjebak dalam sikap egosentris dan pasif. Rakyat kecil seolah dipaksa harus terus-menerus ‘menjemput bola’ agar agenda kebudayaan mereka diakui oleh daerah.
Tokoh pemuda Ambunten Tengah, Achmad Munsharif atau yang akrab disapa Ayik, melontarkan kritik keras terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa ketika sebuah desa mampu menggerakkan ribuan massa dalam satu simpul pelestarian budaya—melibatkan santri, guru ngaji, dan pemuda. Pemerintah seharusnya proaktif ‘turun gunung’, bukan sekadar menonton dari kejauhan.
“Masyarakat sudah membuktikan bahwa mereka mampu bergerak sendiri secara mandiri. Kami tidak menuntut pemerintah untuk membiayai acara, tapi kami mempertanyakan di mana letak keberpihakan dan kehadiran mereka. Jangan sampai pemerintah baru melirik dan mengklaim sebuah budaya ketika budaya itu sudah besar dan viral,” tegas Ayik.
Menurutnya, dukungan pemerintah tidak melulu soal uang. Kehadiran daerah bisa diwujudkan lewat fasilitasi sarana, promosi budaya, atau mengintegrasikan acara kerakyatan seperti Rokat Bhumi ke dalam kalender pariwisata dan kebudayaan Sumenep.
Rokat Bhumi tahun ini bukan sekadar doa tolak bala atau perayaan biasa, melainkan arena regenerasi. Keterlibatan aktif generasi muda dan santri menjadi bukti bahwa pewarisan budaya tengah berjalan. Ribuan obor yang menyala malam itu menjadi simbol bahwa tradisi masih hidup di tangan rakyat, meski tanpa panggung besar dari pemerintah.
Sebagai bentuk pemenuhan asas keberimbangan, kritik dari masyarakat Ambunten Tengah ini sejatinya menjadi otokritik bagi pemangku kebijakan. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan dan tanggapan resmi dari pihak Pemkab Sumenep, khususnya Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) setempat.
Publik kini menanti bagaimana respons dan langkah konkret Pemkab Sumenep untuk mengikis kesan elitis, dan mulai proaktif merangkul potensi budaya yang lahir langsung dari rahim masyarakat bawah pada masa mendatang.
