SUMENEP, Areajatim.com – Korps PMII Putri (Kopri) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep resmi membuka Sekolah Kader Kopri (SKK) V di Aula Lantai 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Kamis (6/8/2026).
Mengusung tema “Dari Kesadaran Menuju Pergerakan: Melawan Eksploitasi Perempuan di Era Dehumanisme Keadilan Gender”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader perempuan agar mampu menjawab tantangan sosial, khususnya isu perlindungan perempuan dan anak.
SKK V diikuti kader-kader Kopri dari berbagai komisariat di Kabupaten Sumenep. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali kemampuan intelektual, kepemimpinan, hingga penguatan gerakan sosial agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
Ketua Kopri PKC PMII Jawa Timur, Khalisatul Hasanah, mengatakan kaderisasi harus mampu melahirkan perempuan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan.
Menurutnya, kasus pelecehan seksual dan stunting masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa.
“Kami berharap PMII, khususnya Kopri, dapat mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan pelecehan seksual dan stunting melalui gerakan yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, S.Pd.I, menilai Kopri memiliki peran strategis dalam mengawal isu perempuan dan anak. Ia menyoroti masih tingginya angka kekerasan seksual serta kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perhatian bersama.
Menurut Ansari, gerakan mahasiswa tidak cukup berhenti pada diskusi, tetapi juga harus diwujudkan melalui langkah konkret seperti advokasi, edukasi, audiensi, hingga pendampingan masyarakat.
“Kopri harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak. Gerakan yang dibangun harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua Kopri PC PMII Sumenep, Yuliana Putri, menegaskan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak akan terus menjadi agenda perjuangan organisasi, bahkan setelah pelaksanaan SKK V berakhir.
Ia menyebut seluruh peserta diharapkan mampu mengawal isu kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta persoalan sosial lainnya melalui berbagai gerakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan kader yang tidak hanya kritis dalam melihat persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan solusi sehingga Sumenep menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” katanya.
Lebih dari sekadar kaderisasi, SKK V diharapkan menjadi ruang pembentukan karakter kader perempuan PMII yang progresif, memiliki keberanian melakukan advokasi, memperluas jejaring kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kelompok rentan.
Melalui kegiatan ini, Kopri PC PMII Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mencetak pemimpin perempuan yang berintegritas, peduli terhadap persoalan sosial, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sumenep yang lebih aman, inklusif, dan bermartabat.
