Oleh: Moh. Fairuz Zamzami Direktur Areajatim.com, kader PMII Ashram Bangsa UIN Sunan Kalijaga
OPINI, Areajatim.com – Dinamika Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin hangat, pasalnya ruang publik yang seharusnya disuguhi diskursus peradaban dan arah geokultural keummatan mendadak bising oleh sentimen pragmatis yang menyedihkan. Lontaran pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang acap kali dipanggil cak Imin, beliau menyebut keterpurukan NU terjadi karena faktor kepemimpinan figur berlatar belakang alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), adalah pemantik terbaru dari kemunduran artikulasi politik elite di tubuh jam’iyyah.
Sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)—organisasi yang secara historis dan ideologis lahir dari rahim NU—pernyataan semacam itu tidak melahirkan kebanggaan. Sebaliknya, melahirkan kepekaan moral yang terusik sekaligus rasa malu secara intelektual. Bagaimana mungkin organisasi keagamaan-kemasyarakatan terbesar di dunia, dengan deretan tantangan geopolitik, kedaulatan ekonomi warga, hingga disrupsi teknologi, harus direduksi dialektikanya sebatas sentimen alumni HMI versus PMII?
Kematian Narasi Substansial
NU dibesarkan oleh gagasan besar para muassis dan kiai sepuh yang melampaui sekat-sekat sektarian kerdil. Khittah 1926 lahir bukan untuk mengotakkan kader berdasarkan warna almamater mahasiswa, melainkan untuk merekatkan Umat dan mengawal konsensus kebangsaan. Ketika seorang tokoh senior yang tumbuh di lingkungan PMII mengumbar dikotomi “alumni HMI vs PMII” di hadapan publik untuk menjelaskan problematika internal NU, kita sedang menyaksikan gejala kelumpuhan narasi.
“Pernyataan semacam itu mereduksi Muktamar NU dari arena pergulatan gagasan peradaban menjadi sekadar panggung konflik elite dan rebutan pengaruh politik praktis berbasis ego almamater.”
Logika ini tidak hanya simplistis, tetapi juga ahistoris dan destruktif. Mengukur maju-mundurnya jam’iyyah beranggotakan puluhan juta warga hanya dari latar belakang organisasi kemahasiswaan sang Ketua Umum adalah wujud kegagalan membaca akar masalah. Apakah problem tata kelola organisasi, kemandirian ekonomi Nahdliyin, keadilan penguasaan lahan, dan akselerasi pendidikan pesantren ditentukan semata-mata oleh warna baju purna-kampus pemimpinnya? Tentu tidak hehehe.
Beban Moral dan Pengerdilan Nilai PMII
Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII tidak pernah mengajarkan cara berpikir kerdil semacam ini. PMII didirikan atas fondasi Hablum minallah, Hablum minannas, dan Hablum minal ‘alam yang menjunjung tinggi inklusivitas, kedewasaan berpikir, serta keberanian metodologis. Menggunakan nama PMII atau menyerang gerakan lain dalam konteks saat ini HMI dalam gelanggang persaingan elite politik praktis adalah tindakan yang membebankan stigma sektarian kepada jutaan kader di akar rumput.
Kader-kader PMII di pelosok negeri bertarung setiap hari di ruang-ruang akademis dan pemberdayaan masyarakat dengan membawa gagasan, bukan menjual prasangka. Ketika elite di tingkat nasional justru menampilkan narasi primordialis yang dangkal, hal ini merobohkan wibawa intelektual yang selama ini dibangun dengan susah payah oleh para kader pergerakan.
Muktamar: Memulihkan Harokah Jam’iyyah
Muktamar NU ke-35 harus diselamatkan dari jebakan banalitas ini. Jam’iyyah NU tidak boleh dibiarkan terseret ke dalam kalkulasi jangka pendek politik elektoral yang menggunakan taktik pembelahan internal. Tantangan abad kedua NU membutuhkan kepemimpinan yang berwawasan kosmopolitan, berakar kuat pada tradisi keilmuan pesantren, serta sanggup menjahit seluruh potensi kader—dari mana pun latar belakang almamaternya.
Sudah saatnya elite politik berhenti memperlakukan NU sebagai instrumen transaksi dan Muktamar sebagai arena adu gengsi kelompok. Publik dan warga Nahdliyin merindukan panggung Muktamar yang menorehkan peta jalan peradaban Islam moderat di tingkat global, bukannya panggung satire yang mempertontonkan kedangkalan wacana.
