Daerah

Ada Asap di Dapur SPPG Guluk-Guluk: Keluhan Relawan dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

areajatim Diperbarui 23:54
Iluatrasi SPPG Guluk-guluk yang tengah menjadi sorotan
Ukuran Teks:

SUMENEP, Areajatim.com – Aktivitas dapur SPPG Guluk-Guluk dengan ID SPPG FFTXH4SK yang berada di bawah naungan Yayasan Annuqayah selama ini menjadi bagian dari pelayanan penyediaan makanan. Namun, di balik aktivitas produksi dan distribusi tersebut, sejumlah pekerja mengungkap adanya persoalan internal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Keluhan yang disampaikan sejumlah relawan dan staf berkaitan dengan dugaan perlakuan tidak adil hingga penyalahgunaan kewenangan yang disebut melibatkan Person in Charge (PIC) SPPG. Persoalan tersebut mencakup koordinasi, pemenuhan fasilitas dapur, pembagian tugas, hingga pola komunikasi dengan para pekerja.

Tiga pekerja yang ditemui Areajatim.com secara terpisah dan meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap sejumlah persoalan yang mereka alami selama menjalankan aktivitas di lingkungan SPPG.

Narasumber pertama menyebut, beberapa fasilitas dapur yang mengalami kerusakan maupun belum tersedia secara memadai disebut tidak segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat sejumlah relawan harus patungan dengan menggunakan uang pribadi untuk membeli atau memperbaiki kebutuhan operasional.

“Kadang kebutuhan harus segera dipakai, sementara fasilitasnya belum tersedia atau mengalami kerusakan. Akhirnya kita disuruh patungan menggunakan uang sendiri supaya pekerjaan tetap berjalan, padahal kan persoalan teknis itu sudah ada anggaranya tersendiri dari pemerintah” ujar narasumber pertama.

Persoalan fasilitas tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan penggunaan dana hasil pengelolaan limbah dapur. Menurut narasumber kedua, terdapat pertanyaan di kalangan pekerja mengenai penggunaan uang dari pengelolaan limbah yang disebut turut dipakai untuk memenuhi kebutuhan fasilitas.

“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengelolaannya dan untuk apa uang tersebut digunakan. Kalau memang digunakan untuk kebutuhan dapur, tentu harus ada kejelasan dan transparansi,” kata narasumber kedua.

Keluhan tidak berhenti pada persoalan fasilitas. Sejumlah staf inti, termasuk Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan, disebut sempat berupaya menyampaikan persoalan terkait profesionalitas pengelolaan dapur. Namun, menurut keterangan pekerja, upaya tersebut justru berujung pada tekanan secara personal.

Narasumber ketiga mengatakan, terdapat pula narasi yang berkembang bahwa para pekerja semestinya bersyukur karena telah memperoleh pekerjaan dari yayasan.

Menurutnya, ungkapan semacam itu dikhawatirkan dapat menciptakan hubungan kerja yang tidak seimbang karena pekerja menjadi merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kritik maupun keberatan terhadap persoalan yang terjadi.

“Pekerja tentu bersyukur bisa bekerja. Tetapi rasa syukur tidak berarti kami tidak boleh menyampaikan persoalan atau kritik ketika ada sesuatu yang menurut kami perlu diperbaiki,” ujarnya.

Persoalan lain yang turut dikeluhkan berkaitan dengan dugaan pemecatan maupun pemindahan tugas sejumlah pekerja. Kebijakan tersebut disebut oleh beberapa relawan dilakukan secara sepihak dan tidak selalu didahului dengan alasan yang jelas maupun pemberian peringatan.

Selain persoalan yang melibatkan PIC, nama anggota keluarga PIC juga disebut dalam keterangan sejumlah pekerja. Istri PIC dikabarkan ikut terlibat dalam urusan internal dapur, padahal katanya, dia bukan bagian dari pengelola. Bahkan, menurut keterangan yang diterima Areajatim.com, identitas sebagai alumni Annuqayah pernah dibawa dalam komunikasi dengan relawan dan dinilai menimbulkan tekanan tersendiri.

Situasi semakin menjadi perhatian karena adanya Asisten Lapangan (Aslap) yang disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan PIC.

Sejumlah relawan menuding Aslap beberapa kali menyerahkan sebagian pekerjaan yang semestinya menjadi tugas aslap, malah dilimpahkan kepada relawan melalui instruksi yang mereka nilai dilakukan secara tidak semestinya.

Gaya komunikasi Aslap juga menjadi salah satu hal yang dikeluhkan. Berdasarkan keterangan para pekerja, Aslap disebut pernah melontarkan ancaman serta membawa latar belakang keturunan ketika berkomunikasi dengan pekerja.

Bahkan, muncul dugaan adanya pembedaan antara pekerja yang dianggap sebagai “orang asli Annuqayah” dengan mereka yang berasal dari luar lingkungan tersebut.

Para pekerja juga mengungkap dugaan adanya upaya untuk merenggangkan hubungan antarpelaksana di dapur. Beberapa relawan disebut pernah diminta menjaga jarak dengan pihak kantor maupun pekerja tertentu.

Tidak hanya itu, percakapan atau pernyataan yang disampaikan relawan disebut terkadang diteruskan kepada PIC dalam bentuk yang dinilai tidak utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara pekerja dan pengelola.

Jika seluruh keluhan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal antarpekerja. Hal itu juga menyentuh aspek profesionalitas, mekanisme koordinasi, tata kelola fasilitas, serta perlindungan terhadap relawan dan staf yang menjadi bagian dari operasional SPPG.

Meski demikian, seluruh dugaan dan tudingan yang disampaikan para pekerja tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Areajatim.com belum dapat memastikan secara independen kebenaran seluruh informasi yang disampaikan oleh para narasumber.

Karena itu, redaksi tetap berupaya meminta klarifikasi kepada PIC maupun Aslap mengenai berbagai keluhan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang disampaikan para pekerja.

Konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut menjadi penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu sisi. Persoalan yang terjadi bisa saja merupakan bentuk kesewenang-wenangan, persoalan komunikasi internal, lemahnya koordinasi, atau terdapat penjelasan lain dari pihak pengelola yang belum diketahui.

Perhatian selanjutnya berada pada Yayasan Annuqayah dan pihak mitra sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memastikan operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan.

Audit internal dan pemeriksaan menyeluruh dinilai diperlukan untuk memastikan setiap keluhan dapat diperiksa berdasarkan fakta, sekaligus memberikan ruang yang sama bagi seluruh pihak untuk menjelaskan posisi masing-masing.

Yayasan juga diharapkan membuka mekanisme pengaduan dan dialog yang memungkinkan relawan maupun staf menyampaikan persoalan tanpa rasa takut, sekaligus memberikan kesempatan kepada PIC, Aslap, dan jajaran pengelola untuk memberikan klarifikasi.

Sebab, SPPG tidak hanya berkaitan dengan aktivitas memasak dan mendistribusikan makanan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab pelayanan, kerja para relawan dan staf, serta nama lembaga yang menaunginya.

Karena itu, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat setiap pekerja menjadi bagian penting yang perlu dijaga agar tujuan pelayanan SPPG tidak terganggu oleh persoalan internal.

 

Tinggalkan komentar