SUMENEP, AreaJatim.com – Antrean kendaraan di sejumlah titik SPBU di Kabupaten Sumenep akibat sulitnya memperoleh BBM jenis Pertalite dan Solar kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas sehari-hari, terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil.
Pada 20 Oktober 2026, Pertamina menyebut penyesuaian pengiriman dan peningkatan konsumsi di sejumlah titik di Madura menjadi faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan BBM. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi dan pengawasan pasokan hingga ke SPBU.
Mantan Ketua HMI FISIP Unair, Faqih Fahrozi, menilai persoalan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar masyarakat tidak terus menanggung dampak distribusi yang belum berjalan optimal.
“Pemerintah dan Pertamina jangan gagah di atas kertas dengan klaim kuota aman, sementara rakyat di bawah harus berebut solar dan pertalite demi bertahan hidup. Ini bukan sekadar persoalan kendala teknis Delivery Order, melainkan bukti nyata tidak hadirnya kontrol ketat terhadap alur distribusi agar tidak bocor atau dimainkan spekulan,” tegas Faqih.
Menurutnya, pemerintah dan Pertamina perlu memastikan kesesuaian alokasi BBM dengan kebutuhan masyarakat, ketepatan jadwal pengiriman, serta pengawasan distribusi di lapangan.
Persoalan ini juga perlu mendapat perhatian khusus di wilayah kepulauan yang bergantung pada kelancaran pengangkutan BBM. Keterlambatan pasokan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menambah beban masyarakat.
Karena itu, transparansi mengenai stok, realisasi penyaluran, dan kendala distribusi dinilai penting agar penyebab antrean dapat diketahui secara jelas. Jika ditemukan dugaan penyimpangan, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah dan Pertamina diharapkan segera memberikan penjelasan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.
