JAKARTA, Areajatim.com – Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia (BI) menjadi momentum untuk memastikan kebijakan moneter tidak berhenti di ruang rapat maupun pasar keuangan. Kebijakan tersebut dinilai harus mampu menjangkau sektor riil, terutama pelaku usaha kecil dan mikro yang membutuhkan akses pembiayaan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menilai tantangan utama kepemimpinan baru BI adalah memperkecil kesenjangan antara stabilitas ekonomi makro dengan akses pembiayaan masyarakat di lapisan bawah.
Sorotan itu disampaikan Achsanul di tengah proses pergantian kepemimpinan BI. Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai akan menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan kebijakan moneter memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perekonomian sektor riil.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).
Ketika Kebijakan Moneter Tak Sepenuhnya Sampai ke Sektor Riil
Achsanul menjelaskan bahwa transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua persoalan penting, yakni berkaitan dengan biaya pembiayaan dan akses terhadap kredit.
Pada sisi biaya, kebijakan moneter BI dinilai mampu memberikan respons relatif cepat terhadap pasar keuangan. Salah satunya melalui perubahan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 100 basis poin, dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen, sebagai bagian dari upaya meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Kebijakan tersebut disebut memberikan dampak terhadap stabilitas nilai tukar dan mendapat respons positif dari pasar finansial.
Namun, menurut Achsanul, kondisi di pasar keuangan tidak selalu menggambarkan apa yang terjadi pada sektor usaha di lapangan.
Ketika indikator makro menunjukkan perbaikan, penyaluran kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru mengalami perlambatan.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelas Achsanul.
Persoalan tersebut, kata dia, perlu menjadi perhatian serius bagi kepemimpinan baru BI. Stabilitas pasar keuangan memang penting, tetapi dampaknya perlu diteruskan hingga sektor produktif yang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
BI Diminta Perkuat Dorongan ke Perbankan
Achsanul menilai BI tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas jangka pendek serta dinamika pasar keuangan global.
Kebijakan makroprudensial, menurut dia, perlu diarahkan agar lebih efektif dalam mendorong perbankan menyalurkan likuiditas kepada sektor riil. Dengan begitu, pelaku usaha kecil tidak hanya menjadi penonton dari membaiknya indikator ekonomi makro.
Akses pembiayaan yang terbatas berpotensi menekan kemampuan UMKM untuk mengembangkan usaha. Dalam jangka lebih luas, kondisi tersebut juga dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, menurut Achsanul, keberhasilan kebijakan moneter seharusnya tidak hanya diukur melalui stabilitas rupiah, inflasi maupun respons pasar finansial.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegasnya.
Menanti Kebijakan yang Lebih Inklusif
Ke depan, Achsanul berharap kepemimpinan baru BI dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah maupun otoritas terkait.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan moneter tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan sektor produktif.
Menurutnya, keberhasilan transmisi kebijakan moneter pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di tingkat bawah.
Dengan akses pembiayaan yang lebih terbuka bagi UMKM, kebijakan moneter diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam indikator makro, tetapi benar-benar menjadi energi bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
Achsanul pun menekankan pentingnya arah kebijakan yang lebih inklusif agar stabilitas ekonomi dan pertumbuhan nasional dapat berjalan beriringan serta manfaatnya dirasakan secara lebih merata.
