Yogyakarta, Areajatim.com – Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan negara yang dinilai berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat.
Melalui manifesto bertajuk “Mahasiswa Bersuara, Rakyat Berdaulat”, mahasiswa menegaskan bahwa kampus tidak boleh berjarak dari persoalan sosial dan politik yang dihadapi masyarakat.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menilai negara harus hadir sebagai pelindung rakyat, bukan justru memberikan ruang bagi kepentingan modal, kekuasaan, maupun pendekatan keamanan yang berlebihan.
“Kampus bukan menara gading yang berjarak dari derita rakyat. Mahasiswa adalah bagian dari rakyat itu sendiri,” demikian salah satu penegasan dalam manifesto yang dikomandoi Muhammad Diaz Habibie.
Ada enam tuntutan utama yang disampaikan.
Pertama, mahasiswa menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai mengorbankan masyarakat. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap seluruh PSN dengan melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna.
Mahasiswa juga meminta proyek yang terbukti merampas ruang hidup masyarakat dan merusak lingkungan dihentikan.
Kedua, pemerintah diminta menjamin transfer dana ke daerah. Menurut mahasiswa, daerah tidak boleh dibebani persoalan pelayanan publik ketika sumber pembiayaannya justru mengalami pemangkasan.
Ketiga, mereka menyerukan penegakan supremasi sipil. Perluasan peran militer maupun aparat bersenjata ke ranah sipil dinilai berpotensi mengancam demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.
Keempat, mahasiswa menyampaikan solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana. Mereka mendesak pemerintah memberikan penanganan yang struktural dan berkelanjutan, bukan sekadar kehadiran simbolik ketika perhatian publik sedang tinggi.
Kelima, mahasiswa mendesak pemerintah bersama DPR RI segera menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Namun, pengesahan regulasi tersebut, menurut mereka, tetap harus menjamin prinsip due process of law, perlindungan hak warga negara, dan kepastian hukum.
Keenam, mereka menyerukan pendidikan gratis yang dapat diakses seluruh masyarakat. Pemerintah didesak memperkuat anggaran pendidikan dan menghapus berbagai pungutan yang membebani masyarakat, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan.
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menegaskan enam tuntutan tersebut bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi bagian dari komitmen untuk terus mengawal kebijakan publik dan mengkritisi jalannya kekuasaan.
“Kami tidak akan diam! Kami tidak akan tunduk pada ketidakadilan! Kami akan terus mengawal kekuasaan!” tegas Diaz
Mahasiswa juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil membangun gerakan yang kritis, terorganisir, dan konsisten dalam menjaga demokrasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
Hidup mahasiswa!
