SUMENEP, Areajatim.com – Persoalan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sumenep dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Tidak hanya menyangkut kondisi bangunan sekolah, persoalan tersebut juga berkaitan dengan ketepatan penggunaan anggaran, pemerataan layanan pendidikan hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU), Salman Farid, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan di Sumenep.
Menurutnya, pendidikan tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi administratif maupun besarnya anggaran yang terserap. Lebih jauh, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan dan akses masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya sibuk menghitung berapa anggaran yang terserap. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah berapa banyak anak yang mendapatkan pendidikan layak, bagaimana kondisi sekolah dan apakah guru sebagai ujung tombak pendidikan sudah mendapatkan kesejahteraan yang manusiawi,” ujar Salman.
Infrastruktur Sekolah Harus Ditangani Sebelum Rusak Berat
BEMSU menilai persoalan infrastruktur menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Pemerintah dinilai tidak semestinya baru turun tangan ketika kondisi sekolah sudah mengalami kerusakan berat.
Salman mengatakan pola penanganan semacam itu justru menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masih cenderung bersifat reaktif.
Kondisi geografis Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, lanjutnya, juga membutuhkan kebijakan yang tidak seragam.
Sekolah di wilayah kepulauan menghadapi tantangan berbeda, mulai dari akses transportasi, distribusi sarana pembelajaran, ketersediaan guru, hingga keterbatasan jaringan internet.
“Jangan sampai seluruh sekolah dianggap memiliki persoalan yang sama. Sekolah di kepulauan tidak bisa diperlakukan persis seperti sekolah di perkotaan. Pemerataan bukan berarti semuanya diberikan perlakuan yang sama, tetapi setiap wilayah mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Karena itu, BEMSU mendorong pemerintah memiliki sistem pemetaan kondisi sekolah yang diperbarui secara berkala.
Data tersebut, kata Salman, setidaknya harus mencakup kondisi bangunan, sanitasi, akses air bersih, fasilitas pembelajaran, laboratorium, perpustakaan, konektivitas internet serta kebutuhan tenaga pendidik.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan sekolah yang membutuhkan penanganan paling mendesak tanpa harus menunggu munculnya keluhan masyarakat maupun pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan.
Anggaran Pendidikan Diminta Lebih Proaktif
Selain infrastruktur, BEMSU juga menyoroti pola pengelolaan anggaran pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya menunggu proposal dari sekolah, melainkan aktif mengidentifikasi kebutuhan di lapangan.
Menurut Salman, keterbatasan administrasi sekolah tidak boleh menjadi penyebab sebuah lembaga pendidikan kehilangan kesempatan memperoleh bantuan maupun intervensi pemerintah.
“Kalau negara memiliki data dan teknologi, mengapa harus selalu menunggu sekolah mengajukan usulan? Pemerintah harus jemput bola. Kebutuhan sekolah dipetakan, datanya divalidasi, kemudian ditentukan skala prioritasnya,” katanya.
BEMSU juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk membangun sistem data pendidikan yang terintegrasi. Data jumlah peserta didik, kondisi sekolah, kebutuhan guru, kondisi sosial ekonomi masyarakat hingga capaian pendidikan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan anggaran.
Namun, Salman mengingatkan agar digitalisasi tidak berhenti pada pembangunan aplikasi semata.
“Jangan sampai pemerintah bangga memiliki banyak aplikasi, tetapi persoalan sekolah tetap tidak terselesaikan. Teknologi harus menjadi alat untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, bukan sekadar proyek administratif,” ujarnya.
Transparansi anggaran juga menjadi perhatian. BEMSU meminta masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai sekolah yang mendapatkan intervensi, nilai anggaran, kebutuhan yang ditangani serta manfaat yang dihasilkan dari program tersebut.
Nasib Guru Honorer dan Paruh Waktu Tak Boleh Diabaikan
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kesejahteraan guru honorer dan guru paruh waktu.
BEMSU menilai kualitas pendidikan akan sulit meningkat apabila tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pembelajaran masih menghadapi ketidakpastian mengenai pendapatan, status pekerjaan maupun masa depan karier.
Pemerintah diminta memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih baik kepada guru honorer dan paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta skema kepegawaian yang berlaku.
“Tidak adil jika negara menuntut guru mencetak generasi unggul, sementara sebagian dari mereka sendiri masih menghadapi ketidakpastian mengenai pendapatan, status pekerjaan dan masa depan kariernya,” kata Salman.
Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru tidak hanya berkaitan dengan nominal pendapatan. Beban kerja, mekanisme pembayaran, kepastian status, perlindungan kerja serta kesempatan meningkatkan kompetensi juga harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Pemerintah daerah juga dinilai perlu memastikan tidak terjadi kesenjangan perlakuan terhadap tenaga pendidik yang memiliki beban dan tanggung jawab kerja relatif sama.
Keberhasilan Pendidikan Jangan Diukur dari Serapan Anggaran
BEMSU mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan besarnya serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan.
Menurut Salman, anggaran yang besar tidak otomatis menghasilkan pendidikan berkualitas apabila perencanaannya tidak berdasarkan kebutuhan dan pengawasannya lemah.
Ukuran keberhasilan seharusnya dilihat dari perubahan yang terjadi setelah anggaran digunakan.
“Apakah sekolah menjadi lebih layak? Apakah fasilitas belajar anak semakin baik? Apakah akses pendidikan di kepulauan semakin mudah? Apakah guru semakin sejahtera? Apakah kualitas pembelajaran meningkat?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut, menurut dia, semestinya menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kebijakan pendidikan di Sumenep.
BEMSU Desak Pemerintah Pusat dan Daerah Lebih Hadir
BEMSU menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan.
Pemerintah daerah juga diminta berani memetakan persoalan pendidikan secara objektif dan meninggalkan pola perencanaan yang hanya mengandalkan usulan dari bawah.
“Pendidikan Sumenep tidak membutuhkan seremoni yang banyak, tetapi membutuhkan keberanian pemerintah untuk melihat persoalan secara jujur. Negara harus hadir sebelum sekolah rusak, sebelum anak putus sekolah dan sebelum guru kehilangan harapan. Jangan menunggu masyarakat berteriak baru pemerintah bergerak,” tegas Salman.
BEMSU selanjutnya mendorong evaluasi terbuka terhadap kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Sumenep, terutama menyangkut pemerataan infrastruktur, ketepatan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi dalam perencanaan serta kesejahteraan guru honorer dan paruh waktu.
Sebab, pendidikan bukan sekadar persoalan sekolah, guru maupun pemerintah. Pendidikan merupakan fondasi yang menentukan arah masa depan daerah.
Jika persoalan pendidikan hari ini tidak ditangani secara serius, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas sekolah, tetapi juga masa depan generasi Sumenep.
