SURABAYA, Areajatim.com – Dinamika internal Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mendapat sorotan. Sejumlah kritik terhadap arah gerakan organisasi tersebut disampaikan kader PMII Jawa Timur, Herdiansyah, yang menilai kepemimpinan PKC PMII Jatim di bawah Edo perlu kembali memperkuat independensi organisasi.
Herdiansyah menilai, PKC PMII Jawa Timur saat ini menghadapi persoalan serius dalam menjaga posisi organisasi sebagai gerakan mahasiswa. Menurutnya, arah organisasi dinilai mulai menjauh dari visi yang selama ini digaungkan, yakni menjadikan PMII Jawa Timur sebagai motor transformasi kader Ahlussunnah wal Jamaah yang religius, inklusif, adaptif terhadap disrupsi digital, sekaligus pelopor keadilan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menilai, idealisme organisasi harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap langkah politik gerakan dan pengambilan keputusan organisasi.
“Sebuah organisasi gerakan mati bukan ketika sekretariatnya roboh, melainkan ketika idealisme di dalam dada para kadernya telah ditukar dan digadaikan dengan kompromi kekuasaan dan kepentingan politik sektoral,” ujar Herdiansyah.
Menurut Herdiansyah, persoalan yang terjadi di tubuh PKC PMII Jawa Timur bukan sekadar dinamika organisasi biasa. Ia menilai terdapat persoalan yang perlu dijawab secara terbuka, terutama menyangkut arah kepemimpinan, konsolidasi internal, serta independensi organisasi dalam menghadapi kepentingan politik.
“Ini kritik, bukan kebencian. Kita lihat beberapa kasusnya. Pertama, pasca gelombang aksi Agustus yang seharusnya menjadi panggung artikulasi perlawanan rakyat, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur di bawah kepemimpinan Edo justru memperlihatkan manuver politik pragmatis yang menciderai independensi organisasi. Kita lihat sendiri, banyak cabang yang mempertanyakan dan kecewa. Kita tidak lagi hidup di dalam kebodohan, para kader hari ini sudah cerdas, sangat gampang membaca dinamikanya,” katanya.
Ia juga menyoroti aksi massa yang dilakukan PMII Jawa Timur pada Agustus lalu. Menurutnya, penyampaian aspirasi dalam aksi tersebut dinilai belum memberikan arah yang jelas dan kehilangan substansi gerakan.
Herdiansyah bahkan mempertanyakan adanya kemungkinan komunikasi atau kompromi politik di balik dinamika tersebut. Namun, pandangan tersebut disampaikannya sebagai kritik dan penilaian terhadap arah gerakan organisasi.
“Hubungan kooptatif ini memandulkan fungsi kontrol sosial organisasi, menjadikan gerakan massa sekadar alat tawar-menawar politik kekuasaan daripada instrumen koreksi kebijakan,” tegasnya.
Selain persoalan aksi massa, Herdiansyah turut menyoroti dugaan adanya pengaruh kepentingan politik praktis terhadap tubuh PKC PMII Jawa Timur. Ia secara khusus menyebut adanya indikasi keterikatan dengan agenda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Menurut keyakinan saya, terdapat indikasi kuat keterikatan struktural dan kultural PKC PMII Jatim terhadap agenda politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ruang-ruang pengambilan keputusan organisasi kerap diintervensi oleh kepentingan partisan, yang pada akhirnya mereduksi PMII dari organisasi gerakan mahasiswa independen menjadi penyambung lidah kepentingan elektoral partai tertentu,” ujarnya.
Atas pandangan tersebut, Herdiansyah menilai kepemimpinan PKC PMII Jawa Timur perlu memastikan kembali batas yang jelas antara organisasi mahasiswa dan kepentingan politik praktis.
“Ketua PKC PMII Jawa Timur bagi saya telah gagal mempertahankan garis otonomi organisasi. Posisi kepemimpinan hari ini tampak berfungsi tak lebih dari perpanjangan tangan kepentingan elite partai politik, mengorbankan integritas moral dan marwah independensi yang selama ini dititipkan oleh ribuan kader di Jawa Timur. Miris dan memalukan,” katanya.
Sorotan juga diarahkan terhadap konsolidasi internal organisasi. Herdiansyah menilai kepemimpinan Edo belum sepenuhnya mampu membangun soliditas dengan cabang-cabang PMII di Jawa Timur.
“Di tingkat internal, kegagalan kepemimpinan Edo tecermin dari ketidakmampuan membangun konsolidasi yang solid ke cabang-cabang se-Jawa Timur. Ini terbukti ketika gelombang kekecewaan meluas dari berbagai Pengurus Cabang (PC) yang merasa dikhianati oleh arah kebijakan PKC yang dinilai transaksional. Jadi jelas, krisis kepercayaan ini menandai pecahnya soliditas PMII di Jawa Timur akibat gaya kepemimpinan yang minim arah strategis dan krisis keteladanan,” lanjut Herdiansyah.
Ia kemudian menyerukan agar kader PMII di Jawa Timur kembali memperkuat nilai dasar organisasi, terutama dalam menjaga independensi gerakan dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Menurutnya, PMII harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial serta tidak kehilangan keberanian untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah maupun kekuasaan.
“PMII ini kan pada prinsipnya adalah benteng gerakan. Maka, gerakan harus terjamin independensinya, harus berani kritis, dan harus jelas keberpihakannya yakni berpihak penuh pada kepentingan rakyat, bukan pada elite kekuasaan,” pungkas Herdiansyah.
Berbagai tudingan dan penilaian yang disampaikan Herdiansyah tersebut merupakan pandangan serta kritik pribadi. Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Ketua PKC PMII Jawa Timur Edo maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak terkait.
